Abstract :
Poverty is the most basic problem that is a major concern for the government. The causes of poverty are indeed very diverse in various regions. This study aims to analyze the effect of unemployment rate, means years of schooling and life expectancy on poverty in districts/cities in Central Java Province. The data used in this study is secondary data for 2017-2020. The method used is linear regression with panel data approach, with Fixed Effect Model (FEM) being the best regression model. The results of the study show that the unemployment rate variable has a positive influence on the poverty level. Meanwhile, means years of schooling and life expectancy have a negative effect on poverty levels in districts/cities in Central Java Province.
Keywords: Poverty, Unemployment Rate, Means Years of Schooling, Life Expectancy
Pendahuluan
Istilah kemiskinan muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu. Kemiskinan dipahami sebagai keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Menurut Todaro (2011), bahwa pandangan ekonomi baru menganggap tujuan utama pembangunan ekonomi bukan hanya pertumbuhan Produk Domestik Bruto semata, tapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa kemiskinan menjadi salah satu masalah yang harus diatasi. Usaha pemerintah pusat maupun daerah dalam pengentasan masalah kemiskinan sangatlah serius, bahkan merupakan salah satu program prioritas. Oleh karena itu diperlukan suatu strategi pengentasan kemiskinan yang terpadu, terintegrasi dan sinergis sehingga dapat menyelesaikan masalah kemiskinan yang begitu kompleks dan bersifat multidimensional. Pemerintah Indonesia mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Program program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Arah dan tujuan pembangunan nasional mensyaratkan bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan harus dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, dan hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati merata oleh seluruh rakyat berdasarkan dengan nilai kontribusi masing-masing. Pembangunan tidak hanya bertujuan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pengentasan kemiskinan, namun harus diikuti dengan aspek pemerataan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan kelompok penghasilan tinggi dan penghasilan rendah.
Konsep tentang kemiskinan sangat beragam, mulai dari sekedar ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar dan memperbaiki keadaan, kurangnya kesempatan berusaha, hingga pengertian yang lebih luas yang memasukkan aspek sosial dan moral. BAPPENAS (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar tersebut antara lain, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakukan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.
Kemiskinan di Jawa Tengah
Kemiskinan merupakan permasalahan hampir semua negara di dunia, terutama di negara berkembang. Kemiskinan memiliki sifat multidimensional yang mengandung arti manusia memiliki kebutuhan yang bermacam-macam. Dampak kemiskinan sangatlah kompleks, orang miskin akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangannya, sehingga akan berpengaruh pada tingkat kesehatan dan tingkat produktivitas. Dengan produktifitas yang rendah akan menyebabkan pendapatan yang rendah, dengan demikian orang miskin akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Jhingan, 2007).
Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah kepemilikan tanah dan modal yang terbatas, terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, pembangunan yang bias kota, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat, perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi, rendahnya produktivitas, budaya hidup yang jelek, tata pemerintahan yang buruk, dan pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.
Kemiskinan juga menjadi permasalahan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa letaknya diapit oleh dua provinsi besar yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Secara geografis, Provinsi Jawa Tengah terletak di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Luas wilayah Jawa Tengah tercatat sebesar 3.254.412 hektar atau sekitar 25,04 persen dari luas Pulau Jawa dan 1,70 persen dari luas Indonesia. Provinsi Jawa Tengah dengan pusat pemerintahan di Kota Semarang, secara administratif terbagi dalam 35 kabupaten/kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota dengan 573 kecamatan yang meliputi 7.809 desa dan 769 kelurahan.
Masalah kemiskinan bagi provinsi Jawa Tengah merupakan isu strategis dan mendapatkan prioritas utama untuk ditangani. Permasalahan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu masih tingginya jumlah penduduk miskin dari tahun ketahun. Oleh sebab itu kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera mencari jalan keluar sebagai upaya pengentasan jumlah penduduk miskin.
Upaya penanggulangan kemiskinan telah diakukan melalui berbagai strategi. Secara langsung diwujudkan dalam bentuk pemberian dana bantuan stimulan sebagai modal usaha kegiatan ekonomi produktif dan bantuan sosial. Bantuan secara tidak langsung dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sosial ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dibidang pendidikan, Pemerintah Jawa Tengah, memulai dengan program sekolah gratis dan program beasiswa siswa miskin. Selain program tersebut, pengentasan kemiskinan dilakukan melalui program pembangunan rumah layak huni, sambungan listrik murah dan jambanisasi
Tingkat kemiskinan dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Menurut data BPS, persentase kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 11.41, meskipun mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya.
Sementara persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terlihat pada tabel berikut:
Persentase Penduduk Miskin Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020:
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Dari tabel diatas, terlihat bahwa dari tahun 2017 sampai dengan 2019 tingkat kemiskinan di semua kabupaten/kota cenderung mengalami penurunan. Tahun 2020, persentase kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten Kebumen, Wonosobo dan Brebes. Sementara dalam empat tahun terakhir kota yang memiliki rata-rata tingkat kemiskinan relatif rendah yaitu kota Semarang (4,27 persen), Kota Salatiga (4,90 persen), Kota Pekalongan (7,00 persen) dan Kota Tegal (7,80 persen). Kondisi ini kemungkinan sangat dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang berkelanjutan berdampak pada perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk sehingga mendorong terjadinya peningkatan angka kemiskinan
Ketenagakerjaan
Ketenagakerjaan dalam masalah kemiskinan juga memegang peranan penting. Ketenagakerjaan berkaitan dengan sumber penghasilan rumah tangga yang sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan rumah tangga. Penggolongan penduduk miskin dan tidak miskin suatu rumah tangga juga didasarkan pada tingkat kesejahteraan yang ditentukan oleh rata-rata pengeluaran rumah tangga perkapita perbulan. Besarnya pengeluaran rumah tangga tentunya juga dipengaruhi oleh besarnya penghasilan yang diperoleh oleh semua anggota rumah tangga berdasarkan pekerjaan masing-masing. Masalah ketenagakerjaan terutama berkaitan dengan penduduk yang bekerja. Bekerja disini adalah kegiatan penduduk miskin dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan yang dilakukan paling sedikit selama satu jam berturut-turut dalam seminggu terakhir.
Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan yang berkaitan. Pengangguran dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Tingkat pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan (namun ingin bekerja), yang diperoleh melalui survei angkatan kerja nasional (Sakernas). Indikator tingkat pengangguran yang paling sering digunakan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang diartikan sebagai tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak memiliki pekerjaan, atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran umumnya terjadi karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia, lapangan kerja yang ada tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja yang tersedia.
Tingkat kemiskinan di Jawa Tengah terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat pengangguran. Besarnya tingkat pengangguran di Jawa Tengah ini tidak terlepas dari faktor rendahnya kesempatan kerja yang diperoleh masyarakat. Rendahnya penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga tidak mampu bekerja dan tidak mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Angka tingkat pengangguran terbuka Jawa Tengah menurut Kabupaten/Kota tahun 2017-2020 sebagai berikut:
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2017-2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Dalam empat tahun terakhir, tingkat pengangguran terbuka terlihat bahwa pada tahun 2020 hampir di semua Kabupaten/Kota terjadi peningkatan. Tingkat pengangguran pada tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Salah satu penyebabnya tentu saja karena terjadinya pandemi Covid-19. Masalah ekonomi yang terjadi akibat pandemi membuat banyak perusahaan kesulitan untuk bertahan. Mengurangi pegawai pun akhirnya harus dilakukan agar perusahaan bisa tetap survive lebih lama.
Pendidikan
Kemiskinan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusiayang tidak berkualitas. Untuk itu menjadi penting pendidikan yang baik yang diperuntukkan bagi setiap orang sehingga diharapkan setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan, mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dan menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas, menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimasuki , serta membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.
Pendidikan mempunyai peran penting dalam program pengentasan kemiskinan. Tingkat pendidikan penduduk sangat berperan penting dalam peningkatan sumber daya manusia, karena berperan dalam pembentukan karakter, pola pikir, kemampuan bersosialisasi dalam masyarakat, dan tingkat kepercayaan diri penduduk untuk bersaing di dunia kerja. Tidak hanya dalam persaingan dalam mencari pekerjaan namun juga berperan dalam ketangguhan penduduk untuk mencari alternatif penghidupan yang lebih baik.
Pada kondisi rumah tangga miskin, pendidikan tentu belum menjadi prioritas karena bagi mereka memenuhi kebutuhan primernya saja masih mengalami kesulitan. Dengan kondisi ini, anak yang lahir dari keluarga miskin akan mempunyai tingkat pendidikan yang rendah sehingga kedepannya dengan pendidikan yang rendah hanya bisa mendapatkan pekerjaan yang hasilnya tidak tetap dan tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya.
Dalam masalah pendidikan, pemerintah memang sudah membuat berbagai program untuk mengentaskan masalah pendidikan. Diantaranya adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program Indonesia Pintar maupun Bantuan Siswa Miskin serta Program Keluarga Harapan. Diharapkan dengan berbagai program ini dapat digunakan sebagai solusi untuk peningkatan pendidikan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
Salah satu indikator untuk melihat tingkat pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Rata–rata lama sekolah adalah jumlah tahun belajar penduduk pada Angka 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tingginya pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah berarti semakin tinggi jenjang pendidikan yang dijalani. Asumsi yang berlaku secara umum adalah semakin tinggi tingkat pendidikan yang pernah ditempuh oleh seseorang, maka semakin tinggi pula kualitas seseorang tersebut, baik secara pola pikir maupun pola tindaknya.
Rata-rata lama sekolah penduduk di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tahun 2020, rata-rata lama sekolah penduduk Jawa Tengah sebesar 7.69, mengalami kenaikan dari tahun 2017 yaitu sebesar 7,27. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Dari table diatas, terlihat bahwa Rata-rata Lama sekolah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata lama sekolah tertinggi berada di Kota Surakarta sebesar 10.69 tahun. Sementara rata-rata lama sekolah terendah adalah Kabupaten Brebes yaitu sebesar 6.21 tahun.
Kesehatan
Salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi adalah kondisi kesehatan masyarakat yang baik dan pelaksanaan pembangunan kesehatan. Keduanya ini harus berjalan seimbang agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan bagi semua yaitu kemakmuran dan kesejahteraan. Pembangunan kesehatan yang dimaksud merupakan proses perubahan tingkat kesehatan masyarakat dari tingkat yang kurang baik menjadi yang lebih baik sesuai dengan standar kesehatan. Oleh sebab itu, pembangunan kesehatan merupakan pembangunan yang dilakukan sebagai investasi untuk membangun kualitas sumber daya manusia.
Pengentasan kemiskinan juga dipengaruhi oleh tingkat kesehatan masyarakat yang baik. Peningkatan tingkat kesehatan akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung. Indikator untuk melihat sejauh mana perkembangan tingkat kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dapat diukur dengan Indeks Pembanguan Manusia yang salah satu komponennya adalah angka harapan hidup. Peningkatan angka harapan hidup dapat menjadi ukuran dalam melihat sejauh mana perkembangan kesehatan individu masyarakat, karena individu yang sehat akan mempunyai kemungkinan hidup yang lebih panjang.
Angka Harapan Hidup adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Kata kesehatan yang dimaksud adalah sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan) (KPPPA, 2014). Tingginya Angka harapan hidup menunjukkan semakin tinggi kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat baik dalam pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi.
Angka Harapan Hidup (AHH) Jawa Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2017 – 2020
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah
Dalam empat tahun terakhir, Angka Harapan Hidup cenderung mengalami peningkatan di semua Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. AHH tertinggi berada di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 77,65 tahun dan AHH terendah berada di Kabupaten Brebes sebesar 69,33 tahun.
Metode Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh tingkat pengangguran, rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel. Regresi Data Panel adalah gabungan antara data cross section dan data time series, dimana unit cross section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Analisis hasil regresi ini menjelaskan model regresi dan diuji sesuai dengan persyaratan yang ditentukan untuk mendapatkan model yang terbaik sehingga mampu menjelaskan permasalahan yang hendak dijawab dan sesuai dengan tujuan penelitian.
Data panel merupakan gabungan dari data cross section dan data time series, maka persamaan modelnya dituliskan sebagai berikut:
dimana:
Yit = variabel terikat (dependent)
Xit = variabel bebas (independent)
i = entitas ke-i
t = periode ke-t
Hasil dan Pembahasan
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berbentuk data panel, yaitu gabungan dari data runtun waktu selama empat tahun, mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 dengan data silang sebanyak 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen, yaitu tingkat pengangguran, Rata-rata Lama Sekolah, dan Angka Harapan Hidup. Sedangkan variabel dependennya adalah Kemiskinan.
Perkembangan persentase jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah, dalam lima tahun terakhir cenderung mengalami penurunan, meski ada peningkatan pada tahun 2020 dari tahun sebelumnya. Secara grafis menunjukkan fenomena bahwa jumlah penduduk miskin cenderung banyak di daerah kabupaten daripada kota di Provinsi Jawa Tengah. Persentase jumlah penduduk miskin paling rendah berada di Kota Semarang, sementara persentase jumlah penduduk miskin tertinggi berasda di Kabupaten Brebes.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Tingkat Pengangguran (X1), Rata-rata Lama Sekolah (X2) dan Angka Harapan Hidup (X3) terhadap variable Persentase Penduduk Miskin (Y) di Kabupaten/Kota Jawa Tengah.
Dengan menggunakan Eviews 9, model regresi terbaik pada penelitian ini adalah dengan menggunakan Fixed Effect Model (FEM) . Dari hasil olahan diperoleh ouput sebagai berikut :
Sumber : Hasil Olahan
Dari hasil pengolahan regresi data panel diatas, dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinan (R-squqred) dari hasil estimasi sebesar 0.9689, yang menunjukkan varibel-variabel independent mampu menjelaskan 96.89% terhadap variabel dependent, sedangkan sisanya dijelaskan diluar model. Sementara nilai F sebesar 85.956 menunjukkan bahwa semua variabel independen dalam model regresi yaitu Tingkat Pengangguran, Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Hidup secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Dari hasil regresi diperoleh bahwa tingkat pengangguran memberikan koefisien pengaruh positif yang sigifikan terhadap persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, terlihat dengan koefisien regresi sebesar 0,375. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Keadaan pendapatan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya.
Rata-rata lama sekolah dapat menjadi indikator melihat perkembangan pendidikan penduduk disuatu daerah. Dari hasil penelitian ini diperoleh informasi bahwa rata-rata lama sekolah memberikan pengaruh negative yang signifikan terhadap tingkat persentase kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Hasil ini sejalan dengan teori dimana menurut Lincolin (1999) pendidikan (formal dan non formal) bisa berperan penting dalam menggurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efesiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka pengetahuan dan keahlian juga akan meningkat sehingga akan mendorong peningkatan produktivitas seseorang. .
Indikator yang yang digunakan untuk melihat perkembangan kesehatan diantaranya adalah Angka Harapan Hidup. Dari hasil penelitian terdapat pengaruh yang signifikan antara Angka harapan hidup terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa semakin baik Angka harapan hidup maka akan berdampak kepada persentase tingkat penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:
1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variasi tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel independen tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan perbedaan karakteristik 35 kabupaten/kota sebesar 96,8%, dan 3,1% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor di luar model.
2. Variabel independen yaitu tingkat pengangguran terbuka, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat persentase kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
3. Variabel tingkat pengangguran terbuka memberikan pengaruh positif dan signifikan, sementara variable rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup meberikan pengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat persentase kemiskinan di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
Saran
1. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa variabel Angka Harapan Hidup, Rata-rata lama sekolah dan tingkat pengangguran berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, sehingga pemerintah hendaknya memberikan perhatian lebih terhadap variabel-variabel tersebut dan dapat memberikan kebijakan yang tepat dalam mengatasi masalah kemiskinan.
2. Di bidang pendidikan, perlunya pelayanan pendidikan dan pelatihan kepada warga penduduk miskin baik berupa ketrampilan tangan maupun pendidikan wirausaha sehingga bisa hidup mandiri.
3. Pemerintah Daerah lebih memfokuskan dalam upaya menurunkan tingkat pengangguran dengan mengintervesi penambahan kesempatan kerja baru diantaranya melalui bursa kerja maupun wirausaha sehingga medorong peningkatan pendapatan rumah tangga
4. Meningkatkan pelayanan dasar di bidang kesehatan, melalui peningkatan akses sarana dan mutu pelayanan kesehatan yang merata. Peningkatan kesehatan akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan harapan hidup seseorang.
5. Setiap daerah mempunyai karakteristik dan masalah kemiskinan yang berbeda dengan daerah lainnya. Strategi penanggulangan kemiskinan daerah perlu disesuaikan dengan situasi, kondisi dan kemampuan pada masing-masing daerah.
Daftar Pustaka
Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta
Arif H, Konsep dan Implementasi Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan: Upaya Mendorong Terpenuhinya Hak Rakyat Atas Pangan, Bappenas.
BPS Kabupaten Magelang, 2020, Kemiskinan dan Pola Konsumsi Penduduk Kabupaten Magelang 2020.
BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021, Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah.
Jhingan, M.L. 2007. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 2019, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah 2019-2023
Todaro,P Michael, 2011, Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Erlangga.
Winarno, Wing Wahyu, 2007, Analisis Ekonometrika dan Statistik : EViews, Yogyakarta : UPP STIM YKPN
