Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
-
0
0
0
0
0
Grafik -
Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal kab/kota yang sudah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal kab/kota yang sudah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data jalur
Jalur
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data jalur
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Sosialisasikan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Sosialisasikan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
803
726
527
660
695
417
Grafik -
Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Audit Terminal
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data Audit Terminal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data fasilitas operasi
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data fasilitas operasi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data fasilitas penunjang
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data fasilitas penunjang
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C
Dokumen
-
-
-
17
20
20
20
20
20
Grafik -
Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Data Fasilitas Penunjang yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C
Dokumen
-
-
-
38
42
42
42
42
42
Grafik -
Data Fasilitas Utama pada Setiap Terminal Tipe C
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Grafik -
Data Fasilitas Utama yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data frekuensi/lalu lintas
Kali
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data frekuensi/lalu lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data inspeksi Terminal
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data inspeksi Terminal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
12
Grafik -
Data Inspektor LLAJ Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
188
198
214
266
280
265
Grafik -
Data Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data jaringan pelayanan perkeretaapian antarkota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
60
60
60
60
60
60
Grafik -
Data Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data kapasitas, frekuensi, dan headway
Kali
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data kapasitas, frekuensi, dan headway
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
60
60
60
60
60
-
Grafik -
Data kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pusaka Magelang
Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data,
silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.
