Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum
Dokumen
-
-
-
-
14.369
16.162
15.445
12.531
12.046
Grafik -
Dokumen Pemeriksaan kondisi fisik kendaraan bermotor umum
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Alat pemberi isyarat lalu lintas
Unit
-
-
-
18
18
18
18
18
18
Grafik -
Alat pemberi isyarat lalu lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Alat pengawasan dan pengamanan jalan
Unit
-
-
-
0
0
1
1
1
1
Grafik -
Alat pengawasan dan pengamanan jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Unit
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Alat pengawasan dan pengamanan jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
Unit
-
-
-
5.104
5.104
5.104
5.260
5.320
5.350
Grafik -
Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Unit
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi
Unit
-
-
-
12
12
12
12
12
12
Grafik -
Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal
Unit
-
-
-
12
12
12
12
12
12
Grafik -
Alat uji Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai dengan akreditasi dan personel penguji yang andal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Analisis dampak lalu lintas
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Analisis dampak lalu lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Analisis mengenai dampak lingkungan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Analisis mengenai dampak lingkungan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Buku kerja rancang bangun
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Buku kerja rancang bangun
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Data Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal kab/kota yang sudah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal kab/kota yang sudah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data jalur
Jalur
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data jalur
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Sosialisasikan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota yang telah Sosialisasikan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dengan ketentuan badan usaha yang memiliki kapal berbendera Indonesia dengan ukuran sekurang-kurangnya GT 175 (seratus tujuh puluh lima Gross Tonnage) dan melengkapi persyaratan sesuai PM 89 Tahun 2018 tentang NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIAPERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIKSEKTOR PERHUBUNGAN DI BIDANG LAUT
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
803
726
527
660
695
417
Grafik -
Data Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Audit Terminal
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data Audit Terminal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data auditor LLAJ Kabupaten/Kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau yang telah ditetapkan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data fasilitas operasi
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data fasilitas operasi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data fasilitas penunjang
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data fasilitas penunjang
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C
Dokumen
-
-
-
17
20
20
-
-
-
Grafik -
Data Fasilitas Penunjang pada Setiap Terminal Tipe C
Pusaka Magelang
Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data,
silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.
