Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang diangkut Ton ------125.26843.800-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang dilakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Ton -----176.324244.69658.487-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang dilakukan pemilahan Ton -----153.781203.26128.075-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang diolah Ton -----54.67794.98721.611-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume timbulan sampah yang diproses akhir di TPA/TPST/SPA Ton -----134.159125.26843.800-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen rencana/kajian RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang beroperasi dan terpelihara Unit -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah data contoh uji Data -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen hasil analisis pengujian mutu lingkungan hidup Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Dokumen Hasil Analisis/Pengolahan Data Inventarisasi (termasuk daftar isu strategis) Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah dokumen kebijakan dan strategi penanganan sampah regional yang disusun Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Dokumen Rancangan RPPLH, Dokumen Muatan & Target RPPLH untuk 30 Tahun Dokumen ---00001-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi Unit ---66600-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah fasilitasi kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilakukan pembinaan Usaha -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Hasil Pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan ---01071315-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin ---2616000-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Izin ---00066-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Izin ---0002020-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota Perkara -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota Unit -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Unit -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota Kegiatan -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Laporan ---11111-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dokumen ---11111-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen ---11111-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting Lembaga -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Lokasi -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi Lokasi -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi Lokasi -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi Lokasi -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup Orang -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota Perkara -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD Orang -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD Eksisting Orang -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas Orang -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD yang dibutuhkan Orang -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya Orang -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani Ton -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota Unit -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi Unit ---270275----