Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi Unit -----299290295-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia Unit -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Unit -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Unit -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Unit -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Unit -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya Unit -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Perkara -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut) Titik -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota M² -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Ha -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Ha -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Ha -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1) Poin ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persentase luas layanan pengumpulan sampah % -----0400-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya dokumen IKLH Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya dokumen IKPLHD Dokumen ---11111-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Tersusunnya dokumen SLHD Dokumen -------0-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah yang didaur ulang Ton -----8.146100.03928.050-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah yang dimanfaatkan kembali Ton -----145.635103.22225-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional Ton -----134.159125.26843.800-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya Ton -----176.324244.69658.487-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan Ton -----134.159125.26843.800-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani Ton ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya Laporan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan Laporan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP &Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan Laporan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan Usaha ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya Laporan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Usaha/Kegiatan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota Usaha/Kegiatan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Usaha/Kegiatan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Usaha/Kegiatan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan Usaha ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting Unit ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah Unit ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada Unit ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup Unit ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia Unit ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi Unit ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup Orang ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola Ton ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah Badan Usaha ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah Ton ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut Ton ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP sesuai dengan kewenangannya Ton ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH Laporan / Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) Laporan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi) Laporan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP &Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan Laporan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan Laporan ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya Usaha ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik Laporan / Dokumen ---00000-
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan Orang ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan Orang ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS Sekolah ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya Sanksi ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis Laporan / Dokumen ---------
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali Ton ---------