Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Perda tentang RTRW Provinsi Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Peta Bidang Tanah Dokumen --------0
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Peta desain konsolidasi tanah Dokumen --------0
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Peta lokasi HGU/HGB Dokumen --------0
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Peta lokasi tanah hak milik masyarakat Dokumen --------0
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Rencana aksi Dokumen --------0
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan Subyek Penerima Tanah Dokumen ---000000
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Surat pengaduan (berasal dari perorangan/warga, kelompok masyarakat, badan hukum, instansi pemerintah atau unit teknis Kementerian, Kanwil, Kantah) Dokumen ---000000
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Surat tanda bukti hak atas tanah Surat --------0
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Berita Acara --------0
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota Berita Acara --------0
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Berita Acara --------0
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Berita Acara --------0
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Dokumen --------0
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan Layanan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota Berita Acara ---------
PUSAKA MAGELANG
Pusaka Magelang

Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.