Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota
Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)
Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
1
Grafik -
Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Grafik -
Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Grafik -
Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dana Kerohiman merupakan dana santunan yang diberikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman dalam rangka pembangunan di atas Tanah Musnah. Dana dimaksud diberikan apabila adanya Rekonstruksi atau reklamasi yang dilakukan oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain diatas tanah musnah dimaksud.
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Dana Kerohiman merupakan dana santunan yang diberikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman dalam rangka pembangunan di atas Tanah Musnah. Dana dimaksud diberikan apabila adanya Rekonstruksi atau reklamasi yang dilakukan oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain diatas tanah musnah dimaksud.
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Berita Acara
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
0
20
Grafik -
Audit lingkungan hidup yang diterbitkan oleh kab/kota pada n-1
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data Capaian IKLH Per tahun
Poin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data Capaian IKLH Per tahun
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data contoh uji
Data
-
-
-
-
-
-
-
0
209
Grafik -
Data contoh uji
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data hasil matriks integrasi/penelaahan KLHS ke dalam RPJMD
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
0
1
Grafik -
Data hasil Penjaminan kualitas dan dokumentasi KLHS
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data Hasil Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data hasil Penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan KRP
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data hasil Perumusan alternatif penyempurnaan KRP
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data hasil Validasi KLHS
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data hasil Validasi KLHS
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data hasil Validasi KLHS RPJMD
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data hasil Validasi KLHS RPJMD
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
-
Grafik -
Data keanekaragaman hayati di wilayah kabupaten/kota
Pusaka Magelang
Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data,
silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.
