Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Unit Usaha --------0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota Unit Usaha ---1982052142292404
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian Orang ---90-100470381982
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Orang -------0305
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi Unit Usaha -------050
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM Unit Usaha -------020
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi Unit Usaha -------050
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan Unit Usaha -------00
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan Unit Usaha ----10-25250
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan Unit Usaha -------00
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan Unit Usaha -------00
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan Unit Usaha -------025
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang memiliki akses pasar Unit Usaha -------00
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi Unit Usaha -------00
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha Unit Usaha -------00
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang produktif Unit Usaha ----10523424620305
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah Unit Usaha -------00
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Unit Usaha -------00
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro Unit Usaha ----10523560620500
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan Unit Usaha ---601029912716075
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Unit Usaha ----101103104110110
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal. Orang ---401513540
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis. Orang -------0540
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Data Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Dokumen -------012
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Elektronik. Dokumen -------012
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Informasi Perizinan Berbasis Sistem Elektronik; Dokumen -------012
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang dilayani Pengaduannya terkait Non Perizinan. Orang -------0440
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang dilayani pengaduannya terkait Pelayanan Terpadu Perizinan; Orang -------01.000
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Perizinan berbasis Sistem secara Elektronik; Orang ---3.9614.1342.71115.62323.97228.655
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Non Perizinan berbasis Elektronik. Orang -------0675
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang menggunakan Pelayanan Terpadu Perizinan berbasis Elektronik; Orang -------028.655
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Pelaku usaha yang menggunakan Perizinan berbasis Sistem Elektronik; Orang -------028.655
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL Peraturan Daerah (Perda) Menetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota. Dokumen ---1-----
PUSAKA MAGELANG
Pusaka Magelang

Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.