2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Koperasi yang telah dilakukan Pengawasan Kemandirian Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Unit Usaha
- - - 139 20 88 96 90 100
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
Unit Usaha
- - - - - - - - 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Pembukaan kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam
Unit Usaha
- - - - - - - 0 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Pembukaan Kantor Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Unit Usaha
- - - - - - - - 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam
Unit Usaha
- - - - - - - - 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Unit Usaha
- - - 198 205 214 229 240 4
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
SDM yang memahami pengetahuan perkoperasian
Orang
- - - 90 - 100 470 381 982
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
SDM yang telah melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
Orang
- - - - - - - 0 305
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi
Unit Usaha
- - - - - - - 0 50
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan SDM
Unit Usaha
- - - - - - - 0 20
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Desain dan Teknologi
Unit Usaha
- - - - - - - 0 50
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Mikro yang Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan
Unit Usaha
- - - - - - - 0 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan Pengolahan
Unit Usaha
- - - - 10 - 25 25 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Yang memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan
Unit Usaha
- - - - - - - 0 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Yang memiliki akses pembiayaan
Unit Usaha
- - - - - - - 0 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Yang memiliki akses penguatan kelembagaan
Unit Usaha
- - - - - - - 0 25
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Yang memiliki akses pasar
Unit Usaha
- - - - - - - 0 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Yang memiliki Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi
Unit Usaha
- - - - - - - 0 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Yang memiliki restrukturisasi usaha
Unit Usaha
- - - - - - - 0 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Yang produktif
Unit Usaha
- - - - 10 523 424 620 305
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Yang produktif,bernilai Tambah
Unit Usaha
- - - - - - - 0 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro
Unit Usaha
- - - - - - - 0 0
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Unit Usaha Yang telah menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro
Unit Usaha
- - - - 10 523 560 620 500
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Usaha Mikro Yang Telah Mendapatkan Perizinan
Unit Usaha
- - - 60 10 299 127 160 75
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH
Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Unit Usaha
- - - - 101 103 104 110 110
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Aparatur Yang Telah Mendapatkan Bimbingan Teknis pelaksanaan penanaman modal.
Orang
- - - 4 0 1 51 3 540