Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Negara ---------
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bangunan Gedung Negara ---------
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bangunan Gedung ---------
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota Bantuan Teknis ---------
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota Bantuan Teknis ---00000-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang Dokumen ---0700000-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain) Dokumen ---00080-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain) Dokumen ---00080-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi Dokumen ---00010-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan Dokumen ---00080-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota Dokumen ---00010-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali) Dokumen ---00020-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita Acara Pembahasan dari Pemerintah Daerah Provinsi mengenai rancangan peraturan daerah Kabupaten/Kota tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota Dokumen ---00010-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Berita acara pembahasan dengan Forum Penataan Ruang Kabupaten/Kota Dokumen ---00010-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Data dan Informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang Dokumen ---00000-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen dan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen ---00001-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Fasilitasi RRTR Kabupaten/Kota Dokumen ---00000-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Hasil Survey Kondisi Jalan Dokumen ---03500-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Hasil Survey Kondisi Jembatan Dokumen ---00400-
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Air Minum Dokumen ---0010--