Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah
Bangunan dan Lingkungan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata
Bangunan dan Lingkungan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional
Bangunan dan Lingkungan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Sistem Perkotaan Nasional
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis
Bangunan dan Lingkungan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Strategis
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan Gedung
Bangunan Gedung
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bangunan Gedung
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Cagar Budaya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bangunan Gedung Cagar Budaya Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Cagar Budaya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Cagar Budaya
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Negara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung Negara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Bangunan Gedung
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
Bantuan Teknis
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
Bantuan Teknis
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
Dokumen
-
-
-
0
700
0
0
0
0
Grafik -
Bentuk Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)
Dokumen
-
-
-
0
0
0
8
0
0
Grafik -
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan kabupaten/kota lain)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)
Dokumen
-
-
-
0
0
0
8
0
0
Grafik -
Berita acara dengan kabupaten/kota yang berbatasan (*apabila berbatasan dengan provinsi/kabupaten/kota lain)
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi
Dokumen
-
-
-
0
0
0
1
0
0
Grafik -
Berita acara hasil forum evaluasi pemerintah daerah provinsi
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan
Dokumen
-
-
-
0
0
0
8
0
-
Grafik -
Berita acara kesepakatan bersama dengan daerah berbatasan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota
Dokumen
-
-
-
0
0
0
1
0
0
Grafik -
Berita Acara kesepakatan substansi antara bupati / walikota dengan DPRD kabupaten/kota atau catatan hasil pembahasan terakhir dengan DPRD kabupaten/kota uang ditandatangani oleh Kepala Daerah apabila tidak terjadi kesepakatan dengan DPRD dalam waktu 10 hari sejak pengajuan Rancangan Perda kabupaten/kota
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)
Dokumen
-
-
-
0
0
-
-
-
-
Grafik -
Berita Acara Konsultasi Publik (minimal 2 (dua) kali)