Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data inventarisasi tanah kosong
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data inventarisasi tanah kosong
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data masyarakat hukum adat
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data masyarakat hukum adat
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data Pemetaan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data Pemetaan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dan terinventarisasi di wilayah pesisir
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data penggunaan dan pemanfaatan tanah yang teridentifikasi dan terinventarisasi di wilayah pesisir
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data pengukuran
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data pengukuran
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data sempadan pantai yang teridentifikasi dan terinventarisasi
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data sempadan pantai yang teridentifikasi dan terinventarisasi
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data sengketa, konflik dan perkara
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data sengketa, konflik dan perkara
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data spasial (peta) batas tanah ulayat
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data spasial (peta) batas tanah ulayat
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data tanah milik masyarakat miskin
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data tanah milik masyarakat miskin
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data tanah wilayah perbatasan yang teridentifikasi dan terinventarisasi
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data tanah wilayah perbatasan yang teridentifikasi dan terinventarisasi
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data wilayah pulau terpencil yang teridentifikasi dan terinventarisasi
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data wilayah pulau terpencil yang teridentifikasi dan terinventarisasi
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data yuridis Objek Pengadaan Tanah
Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
-
Grafik -
Data yuridis Objek Pengadaan Tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen bahan pertimbangan teknis izin penggunaan tanah kasultanan dan kadipaten
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah
Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
-
Grafik -
Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian izin membuka tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSN
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen kegiatan koordinasi penyelenggaraan pengadaan tanah dan fasilitasi percepatan pengadaan tanah untuk PPSN
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen kegiatan pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi pertanahan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen kegiatan pengendalian pemanfaatan tanah negara
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen koordinasi dan sinkronisasi untuk menetapkan zona nilai tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah absente
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah absente
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen koordinasi penetapan ganti kerugian tanah kelebihan maksimum