Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
Kegiatan
-
-
-
-
-
-
-
6
13
Grafik -
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
Kegiatan
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Penguatan jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
Perangkat Daerah
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
Perangkat Daerah
-
-
-
8
4
0
10
14
23
Grafik -
Perangkat daerah yang mengikuti Sosialisasi kebijakan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
Perangkat Daerah
-
-
-
8
4
0
10
14
23
Grafik -
Perangkat Daerah yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan PelaksanaanPengarustamaan Gender (PUG) termasukPerencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik
Orang
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pemenuhan Kebutuhan Spesifik
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
Orang
-
-
-
59
43
57
58
324
175
Grafik -
perempuan korban kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan masyarakat
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
Orang
-
-
-
1
1
1
1
1
1
Grafik -
SDM di penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
Orang
-
-
-
-
-
-
455
500
550
Grafik -
SDM di penyedia layanan penanganan bagi perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
Orang
-
-
-
0
0
0
0
0
1
Grafik -
SDM penyedia layanan Peningkatan Kualitas Keluarga kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kegiatan
-
-
-
1
1
1
1
1
1
Grafik -
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Jenis pangan lokal
Laporan
-
-
-
1
1
1
1
1
-
Grafik -
Jenis pangan lokal
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Konsumsi per kapita per tahun
Laporan
-
-
-
1
1
1
1
1
-
Grafik -
Konsumsi per kapita per tahun
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Dokumen
-
-
-
-
1
1
1
1
-
Grafik -
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas
Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
-
Grafik -
Rencana kebutuhan pangan lokal sesuai komoditas
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Target konsumsi pangan per kapita per tahun
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
-
Grafik -
Target konsumsi pangan per kapita per tahun
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Data daerah rentan rawan pangan
Laporan
-
-
-
0
1
1
1
1
-
Grafik -
Data daerah rentan rawan pangan
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen
Dokumen
-
-
-
0
0
-
-
-
-
Grafik -
Data harga dan pasokan pangan di tingkat produsen dan konsumen