Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan Layanan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota Berita Acara ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat Sertifikat ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota. Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Berita Acara ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran Laporan ---------