Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya
Usaha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
Laporan / Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
-
Grafik -
Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
Orang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
Orang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS
Sekolah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya
Sanksi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis
Laporan / Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
jumlah tonase sampah yang didaur ulang
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
jumlah tonase sampah yang didaur ulang
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah
Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
-
Grafik -
Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Timbulan Sampah Harian
Ton
-
-
-
-
-
-
667
-
-
Grafik -
Timbulan Sampah Harian
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Timbulan Sampah Tahunan
Ton
-
-
-
-
-
-
973.820
-
-
Grafik -
Timbulan Sampah Tahunan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
2
2
2
2
2
-
Grafik -
Data Kependudukan Kabupaten/Kota
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan
Dokumen
-
-
-
2
2
2
2
2
-
Grafik -
Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Dokumen
-
-
-
2
2
2
2
2
-
Grafik -
Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia
Dokumen
-
-
-
2
2
2
2
2
-
Grafik -
Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Data yang telah diolah dan disajikan
Dokumen
-
-
-
2
2
2
2
2
-
Grafik -
Data yang telah diolah dan disajikan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan
Dokumen
-
-
-
2
2
2
2
2
-
Grafik -
Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
Laporan
-
-
-
1
1
1
1
1
-
Grafik -
Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
-
Grafik -
Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
-
Grafik -
Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
-
Grafik -
Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
-
Grafik -
Dokumen hasil pencatatan, penata usahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
-
Grafik -
Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
-
Grafik -
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil
Dokumen
-
-
-
1
1
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen Hasil Pengelolaan dan PeLaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil