Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
Berita Acara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)
Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota
Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
-
Grafik -
Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)
Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
-
Grafik -
Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dana Kerohiman merupakan dana santunan yang diberikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman dalam rangka pembangunan di atas Tanah Musnah. Dana dimaksud diberikan apabila adanya Rekonstruksi atau reklamasi yang dilakukan oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain diatas tanah musnah dimaksud.
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dana Kerohiman merupakan dana santunan yang diberikan oleh Instansi yang Memerlukan Tanah kepada Pihak yang Berhak Menerima Bantuan Dana Kerohiman dalam rangka pembangunan di atas Tanah Musnah. Dana dimaksud diberikan apabila adanya Rekonstruksi atau reklamasi yang dilakukan oleh Pernerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau pihak lain diatas tanah musnah dimaksud.
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Berita Acara
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN
Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota