Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat Sertifikat ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota. Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Berita Acara Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Berita Acara ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran Laporan ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Dokumen ---00001-
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan Laporan ---00000-
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten Dokumen ---------
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa Berita Acara ---------