Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Izin
-
-
-
0
0
0
6
6
5
Grafik -
Izin Usaha dan/ atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan
Izin
-
-
-
0
0
0
10
10
15
Grafik -
Izin Usaha dan/atau kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kab/kota yang dilakukan pengawasan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses
Izin/persetujuan
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Izin/persetujuan berusaha terintegrasi secara elektronik yang masuk dan diproses
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kebijakan/data informasi terkait RPPLH
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
1
Grafik -
Kebijakan/data informasi terkait RPPLH
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Kebun Raya yang dikelola lingkup kewenangan kab/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah
Kegiatan
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Kegiatan fasilitasi pemenuhan ketentuan izin usaha dan standar teknis pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
Laporan
-
-
-
1
1
1
0
0
0
Grafik -
Kegiatan monitoring, dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kegiatan pengurangan sampah
Kegiatan
-
-
-
0
0
0
0
943
-
Grafik -
Kegiatan pengurangan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir
Kelompok
-
-
-
0
0
0
0
280
519
Grafik -
Kelompok masyarakat terkait pengelolaan sampah yang tercatat aktif dalam 1 tahun terakhir
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan
Kelompok
-
-
-
0
0
0
0
280
519
Grafik -
Kelompok masyarakat yang dilakukan peningkatan kapasitas dalam pengelolaan persampahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan
Kelompok
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Kelompok masyarakat yang mengikuti Kegiatan pembinaan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH
Kelompok
-
-
-
18
20
12
23
27
15
Grafik -
Kelompok MHA yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan dalam rangka PPLH
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH
Kelompok
-
-
-
18
20
12
23
13
15
Grafik -
Kelompok MHA yang terkait dengan PPLH
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Keluarga
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Keluarga yang diidentfikasi memerlukan Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
Dokumen
-
-
-
0
0
0
2
2
4
Grafik -
Keputusan penerapan sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota
Dokumen
-
-
-
0
0
0
17
17
25
Grafik -
Laporan dari usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah daerah kab/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
1
Grafik -
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi penghentian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kewenangan pemerintah dan/atau kab/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
1
Grafik -
Laporan hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
1
Grafik -
Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
4
Grafik -
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah pusat dan provinsi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah lain terkait dalam rangka menumbuhkan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
1
Grafik -
Laporan Hasil Koordinasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH
Pusaka Magelang
Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data,
silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.
