Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan Izin ----00202015
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota Perkara -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota Unit -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota Unit -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota Kegiatan -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan Kegiatan -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah KLHS yang disusun untuk dilakukan pemantauan dan evaluasi Dokumen -------01
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota Dokumen -------025
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah Laporan ---111111
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK, penurunan emisi/pprk/Perubahan Iklim yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Dokumen ---111111
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen ---111111
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi Dokumen -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi Dokumen -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi Dokumen --------0
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen -------01
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut Dokumen -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota Dokumen -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Dokumen -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota Dokumen -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting Lembaga -------0127
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota Lokasi -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi Lokasi -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi Lokasi -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi Lokasi -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup Orang -------0127
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota Perkara -------05
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani Aduan -------09
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD Orang -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD Eksisting Orang -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas Orang -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPLHD yang dibutuhkan Orang -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya Orang -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani Ton -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota Unit -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi Unit ---270275299290295296
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia Unit -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Unit -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting Unit -------00
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan Unit -------0-
PUSAKA MAGELANG
Pusaka Magelang

Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.