Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Jumlah Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
1
Grafik -
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah Laporan kegiatan pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim di kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah Laporan kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi.
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah Laporan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting
Lembaga
-
-
-
-
-
-
-
0
127
Grafik -
Jumlah lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/institusi bidang lingkungan hidup skala kabupaten/kota eksisting
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Lokasi
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah lokasi Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi
Lokasi
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah lokasi Pelaksanaan rehabilitasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi
Lokasi
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah lokasi pelaksanaan remediasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi
Lokasi
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah lokasi Pelaksanaan Restorasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup
Orang
-
-
-
-
-
-
-
0
127
Grafik -
Jumlah orang yang dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM bidang Lingkungan Hidup
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota
Perkara
-
-
-
-
-
-
-
0
5
Grafik -
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
Aduan
-
-
-
-
-
-
-
0
9
Grafik -
Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH yang ditindaklanjuti/ditangani
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD
Orang
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah PNS yang dilakukan pembentukan sebagai fungsional PPLHD
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah PPLHD Eksisting
Orang
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah PPLHD Eksisting
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas
Orang
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah PPLHD eksisting yang dilakukan pelatihan peningkatan kapasitas
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah PPLHD yang dibutuhkan
Orang
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah PPLHD yang dibutuhkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya
Orang
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah PPNS LHK Daerah yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani
Ton
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sampah pada kondisi khusus yang ditangani
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sarana dan prasarana pemantauan kualitas lingkungan di kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi
Unit
-
-
-
270
275
299
290
295
296
Grafik -
Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional yang tersedia
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Perkara
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)
Titik
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
M²
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Ha
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Ha
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Ha
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)
Poin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Persentase luas layanan pengumpulan sampah
%
-
-
-
-
-
0
40
0
0
Grafik -
Persentase luas layanan pengumpulan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Tersusunnya dokumen IKLH
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Tersusunnya dokumen IKLH
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Tersusunnya dokumen IKPLHD
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
1
Grafik -
Tersusunnya dokumen IKPLHD
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Tersusunnya dokumen SLHD
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Tersusunnya dokumen SLHD
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Volume sampah yang didaur ulang
Ton
-
-
-
-
-
8.146
100.039
28.050
119.153
Grafik -
Volume sampah yang didaur ulang
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Volume sampah yang dimanfaatkan kembali
Ton
-
-
-
-
-
145.635
103.222
-
-
Grafik -
Volume sampah yang dimanfaatkan kembali
Pusaka Magelang
Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data,
silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.
