Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang eksisting
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya
Unit
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sarana pemilahan sampah ke fasilitas pengelolaan sampah spesifik dan/atau fasilitas pengelolaan sampah lainnya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Perkara
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)
Titik
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Jumlah titik pantau (uji kualitas air, udara, dan laut)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Laporan hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
M²
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Ha
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Ha
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
Ha
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)
Poin
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Nilai IKA, IKU, IKTL, IKAL, IKLH (n-1)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Persentase luas layanan pengumpulan sampah
%
-
-
-
-
-
0
40
0
0
Grafik -
Persentase luas layanan pengumpulan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Tersusunnya dokumen IKLH
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Tersusunnya dokumen IKLH
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Tersusunnya dokumen IKPLHD
Dokumen
-
-
-
1
1
1
1
1
1
Grafik -
Tersusunnya dokumen IKPLHD
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Tersusunnya dokumen SLHD
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Tersusunnya dokumen SLHD
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Volume sampah yang didaur ulang
Ton
-
-
-
-
-
8.146
100.039
28.050
119.153
Grafik -
Volume sampah yang didaur ulang
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Volume sampah yang dimanfaatkan kembali
Ton
-
-
-
-
-
145.635
103.222
25
-
Grafik -
Volume sampah yang dimanfaatkan kembali
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
Ton
-
-
-
-
-
134.159
125.268
43.800
35.938
Grafik -
Volume sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
Ton
-
-
-
-
-
176.324
244.696
58.487
155.317
Grafik -
Volume sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
Ton
-
-
-
-
-
134.159
125.268
43.800
43.800
Grafik -
Volume sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Laporan kajian Neraca SDA-LH yang dapat disusun berdasarkan data: 1. Neraca Sumber Daya Kayu 2. Jasa Lingkungan Hidup Tinggi 3. Penutupan Lahan 4. Data lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
&Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengembangan dan penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan NSPK Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan
Usaha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan Rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang diterbitkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Usaha/Kegiatan
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
Usaha/Kegiatan
-
-
-
-
-
-
-
-
5
Grafik -
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
Usaha/Kegiatan
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Grafik -
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
Usaha/Kegiatan
-
-
-
-
-
-
-
-
15
Grafik -
Jumlah izin Usaha dan/atau Kegiatan yang persetujuan lingkungannya diterbitkan oleh kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
25
Grafik -
Jumlah laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokumen kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Persetujuan Teknis pengumpulan limbah B3 sesuai kewenangannya yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diterbitkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan
Usaha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan pengumpulan limbah B3 sesuai dengan kewenangannya skala Provinsi yang diterbitkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting
Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Data unit sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir eksisting
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah
Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data unit sarana dan prasarana pepenanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang bertambah
Pusaka Magelang
Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data,
silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.
