Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada
Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data kekurangan/kebutuhan unit Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir dengan mengacu pada Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan/atau Jakstrada
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup
Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah sarana dan prasarana Existing penegakan hukum bidang lingkungan hidup
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia
Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data sarana dan prasarana pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tersedia
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi
Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup
Orang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data Jumlah Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang dikelola
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah
Badan Usaha
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data pihak swasta yang melakukan pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Dokuman laporan hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
jumlah tonase sampah yang terkelola oleh pihak swasta yang telah memperoleh perizinan pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang tertangani dan persentase penanganannya dibandingkan dengan total sampah yang ditimbulkan tersebut
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
sesuai dengan kewenangannya
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH
Laporan / Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap muatan dokumen RPPLH
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
1. hasil identifikasi TPB 2. Rumusan skenario TPB 3. Surat keterangan penjaminan kualitas oleh kepala daerah 4. Terlaksananya validasi muatan KLHS RPJMD sesuai dengan NSPK nya dengan pembuktian hasil validasi Kabupaten/Kota kepada Provinsi, dan Provinsi kepada KLHK 5. Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Grafik -
Data permohonan pengintegrasian muatan KLHS kedalam dokumen perencanaan oleh Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan Kemendagri kepada Provinsi (termasuk matriks integrasi)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data dokumen kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data dokumen kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
&Laporan hasil pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kesatuan pemangku hutan (KPH) 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data jumlah dan sebaran BUMN dan BUMD lingkup provinsi yang memanfaatkan air dan menyebabkan emisi karbon. 4. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 5. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Kompensasi/Imbal Jasa LH 6. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Laporan hasil pelaksanaan kegiatan Sistem Pembayaran Jasa LH yang memuat: 1. Data jumlah dan sebaran kelompok tani hutan 2. Data jumlah dan sebaran pelaku usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan hidup berupa air dan yang menyebabkan emisi karbon 3. Data SLHD yang memuat tutupan hutan 4. Jumlah kegiatan yang berkaitan dengan fasilitasi penerapan Sistem Pembayaran Jasa LH 5. Lainnya sesuai ketentuan perundang undangan dan kebutuhan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya
Usaha
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Jumlah usaha yang dibina dan dipantau berdasarkan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang diterbitkan sesuai dengan kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
Laporan / Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Data permohonan persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 yang dilaksanakan melalui sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
Orang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
Orang
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah PPLHD eksisting yang sudah mendapatkan sertifikasi pelatihan peningatan kapasitas sesuai dengan Sarana Prasarana Pengujian Kualitas Lingkungan yang diusulkan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS
Sekolah
-
-
-
-
-
-
-
-
127
Grafik -
Jumlah lembaga pendidikan formal yang telah mengikuti pembinaan teknis terkait Gerakan PBLHS serta memenuhi indikator jenjang penilaian Gerakan PBLHS
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya
Sanksi
-
-
-
-
-
-
-
-
1
Grafik -
Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangannya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah SDM Eksisting yang mempunyai Standar Kompetensi penyelesaian sengketa lingkungan hidup
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis
Laporan / Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Laporan dari seluruh kegiatan yang terkait dengan pemantauan, pembinaan, verifikasi, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota termasuk pengelolaan sampah spesifik, yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) maupun secara tertulis
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah tonase sampah yang dimanfaatkan kembali
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
86.565
Grafik -
Jumlah tonase sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
jumlah tonase sampah yang didaur ulang
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
66.408
Grafik -
jumlah tonase sampah yang didaur ulang
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah
Dokumen
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Dokumen kerja sama/kemitraan dalam melaksanakan pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah
Ton
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah tonase sampah yang terkelola melalui kerja sama/kemitraan dalam pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Jumlah Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga yang dinilai kinerjanya dalam pengelolaan sampah dan persentasenya terhadap jumlah total Unit/usaha/swasta/kelompok masyarakat/lembaga eksisting yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Timbulan Sampah Harian
Ton
-
-
-
-
-
-
667
-
-
Grafik -
Timbulan Sampah Harian
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Timbulan Sampah Tahunan
Ton
-
-
-
-
-
-
973.820
-
-
Grafik -
Timbulan Sampah Tahunan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Data Kependudukan Kabupaten/Kota
Dokumen
-
-
-
2
2
2
2
2
2
Grafik -
Data Kependudukan Kabupaten/Kota
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan
Dokumen
-
-
-
2
2
2
2
2
2
Grafik -
Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Dokumen
-
-
-
2
2
2
2
-
-
Grafik -
Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
Pusaka Magelang
Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data,
silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.