Ewalidata adalah menu yang dirancang untuk menampilkan data yang di inputkan
dari Alikasi e-Walidata. e-Walidata adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan data
perencanaan yang dimulai dari tahapan Perencanaan, Pengumpulan, Pemeriksaan, dan
Penyebarluasan.
Kelompok
Variabel
Satuan
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Grafik
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
Unit
-
-
-
-
-
-
0
0
0
Grafik -
Marka Jalan yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
12
Grafik -
Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi maupun peralatan sesuai kebutuhan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia berbentuk PT, BUMN, BUMD atau koperasi untuk Peruntukan usaha tsb;
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia berbentuk PT, BUMN, BUMD atau koperasi untuk Peruntukan usaha tsb;
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
persyaratan administratif
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
persyaratan administratif
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Potensi Perekonomian daerah
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Potensi Perekonomian daerah
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Rambu Lalu Lintas
Unit
-
-
-
2.574
2.681
2.721
2.809
2.900
2.906
Grafik -
Rambu Lalu Lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara
Unit
-
-
-
0
0
0
0
0
0
Grafik -
Rambu Lalu Lintas yang terehabilitasi dan terpelihara
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Rancang Bangun
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Rancang Bangun
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Rekomendasi dari bupati/wali kota mengenaikesesuaian tata Ruang wilayah kabupaten/kota
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Rekomendasi dari bupati/wali kota mengenaikesesuaian tata Ruang wilayah kabupaten/kota
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Rencana dan/atau ketersediaan terminal penyeberangan atau pelabuhan;
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN); .
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Rencana induk terminal
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Rencana induk terminal
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
rencana umum tata ruang;
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
rencana umum tata ruang;
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Salinan dokumen perjanjiankonsesi pengusahaan pelabuhansesuai ketentuan sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 tentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan dan PM15 Tahun 2015;
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Salinan dokumen perjanjiankonsesi pengusahaan pelabuhansesuai ketentuan sebagaimanadiatur UU 17 Tahun 2008 tentangPelayaran, PP 61 Tahun 2009tentang Kepelabuhanan dan PM15 Tahun 2015;
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Tarif pelayanan dasar
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Tarif pelayanan dasar
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi
Orang
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Tenaga Ahli atau Konsultan yang tersertifikasi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Marka Jalan
Meter
-
-
-
-
-
-
-
0
11.660
Grafik -
Marka Jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data indentifikasi masalah lalu lintas
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data indentifikasi masalah lalu lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data inventasisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
-
Grafik -
Data Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Trotoar
M2
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Trotoar
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan gerakan lalu lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor
Dokumen
-
-
-
54
55
18
25
30
12
Grafik -
Data Penindakan Pelanggaran Kendaraan Bermotor
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
Laporan
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Dokumentasi pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Persetujuan Teknis Hasil Andalalin
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
-
0
Grafik -
Persetujuan Teknis Hasil Andalalin
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas
Orang
-
-
-
0
0
0
1
1
1
Grafik -
SDM dibidang Analisis Dampak Lalu Lintas
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting implementasi batas kecepatan
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data kawasan yang akan dibangun atau diperbaiki sesuai dengan rekomendasi.
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting ZOSS
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS
Dokumen
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Data Laporan Hasil Evaluasi Kondisi Eksisting RASS
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi
Orang
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
SDM dibidang Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang tersertifikasi
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)
Lokasi
-
-
-
-
-
-
-
0
0
Grafik -
Lokasi pembangunan zona selamat sekolah (ZOSS)
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan
Unit
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Grafik -
Data Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan
Pusaka Magelang
Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data,
silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.
