Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Pemeriksaaan terhadap Administrasi Kendaraan Dokumen ------15.44512.91612.046
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data sarana perkeretaapian Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan pengawasan penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data pelayanan angkutan orang Laporan ---803726527660695417
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah dan asal tujuan penumpang menuju bandara Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN bukti kepemilikan dan/atau penguasaan lahan Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data izin pembangunan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data izin operasi Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan pengawasan penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Terminal yang telah dilakukan revitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang) Unit ---667773
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah barang Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah penumpang Orang ---------
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah jalur Jalur ---------
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Manual Unit -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang Kejadian -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN dokumen penetapan lokasi Bandar Udara Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital Unit -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN persetujuan lingkungan Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Infrastruktur Penunjang Unit -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah kejadian kecelakaan diperlintasan Kejadian -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Grosse akta kapal Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal Orang -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Surat ukur kapal yang masih berlaku Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua Orang -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data awak kapal Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Komponen substantif Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinan Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah perlintasan sebidang Lokasi -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500 Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7 Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dokumen ---19.49114.36916.16215.44512.91612.046
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dokumen ---11.00011.00011.20010.00010.4003.500
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan ---000---
PUSAKA MAGELANG
Pusaka Magelang

Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.