Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan ------6150
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen sertifikasi pengawakan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran Orang -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen persetujuan atau Perizinan Berusaha Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh Menteri Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Persetujuan Pekerjaan Reklamasi Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau Orang ---------
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Lokal Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Fasilitas Pelabuhan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pelabuhan Sungai dan Danau Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Perjanjian konsesi pengusahaan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Unit Penyelengggara Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Pelabuhan Pengumpan Lokal Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Unit Penyelengggara Pelabuhan Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Unit Penyelengggara Pelabuhan Penyeberangan Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN BAST P3D Pelabuhan Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan Regulasi -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Komponen penunjang Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data daerah lingkungan kepentingan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN tahapan pelaksanaan pembangunan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN kebutuhan fasilitas Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN tata letak fasilitas Dokumen ---00000-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data laporan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peta lokasi dan titik koordinat geografi dermaga sungai dan danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Laporan -------012
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Laporan -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Tata Ruang Wialayah Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota Laporan -------0417
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pemeliharaan Fasilitas Unit -------0-
PUSAKA MAGELANG
Pusaka Magelang

Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.