Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang Kejadian ---------
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN dokumen penetapan lokasi Bandar Udara Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Penyelenggaraan sistem Informasi Manajemen Terminal secara Digital Unit -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN dokumen rancangan teknik terinci (detail engineering design) fasilitas Bandar Udara Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Komponen Perhitungaan Tarif Kelas Ekonomi Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN persetujuan lingkungan Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Infrastruktur Penunjang Unit -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah kejadian kecelakaan diperlintasan Kejadian -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Grosse akta kapal Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola pada setiap Terminal Orang -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Surat ukur kapal yang masih berlaku Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peta Kompetensi Sumber Daya Manusia Orang Asli Papua Orang -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data awak kapal Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Komponen substantif Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut yang telah terdaftar dalam perizinan Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Jumlah perlintasan sebidang Lokasi -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Kapal Layar motor tradisional berbendera indonesia berukuran paling besar GT 500 Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Kapal motor berbendera Indoensia berukuran paling kecil GT 7 Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peraturan Bupati/Walikota mengenai Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dokumen ---19.49114.36916.16215.44512.91612.046
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dokumen ---11.00011.00011.20010.00010.4003.500
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan ---0006150
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat yang telah terdaftar dalam perizinan Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kapal sungai dan danau yang memenuhi persyaratan teknis kelaiklautan sesuai peruntukan dan rencana trayek yang dilayani Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen sertifikasi pengawakan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Sumber Daya Manusia di bidang Pelayaran Orang -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen persetujuan atau Perizinan Berusaha Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Izin Usaha Pengerukan dan Reklamasi yang diberikan oleh Menteri Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Persetujuan Pekerjaan Reklamasi Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Dokumen Persetujuan Pekerjaan Pengerukan dan Reklamasi Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data jumlah dan lokasi Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Perizinan Berusaha pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Standar Pelayanan Minimal Kapal Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Memiliki personil dengan keahlian di bidang Angkutan Sungai dan Danau Orang ---------
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Unit penyelenggara pelabuhan sungai dan danau Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN BAST P3D Pelabuhan Pengumpan Lokal Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan koordinasi pengawasan Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal Yang Melayani Trayek yang terdaftar dalam perizinan Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Fasilitas Pelabuhan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pelabuhan Sungai dan Danau Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Perjanjian konsesi pengusahaan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Unit Penyelengggara Pelabuhan Pelabuhan Pengumpan Lokal Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Pelabuhan Pengumpan Lokal Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan Dokumen -------0-
PUSAKA MAGELANG
Pusaka Magelang

Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.