Tahun Awal

Kelompok Variabel Satuan 201620172018201920202021202220232024 Grafik
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau dan Penyeberangan Dokumen ---------
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Unit Penyelengggara Pelabuhan Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Unit Penyelengggara Pelabuhan Penyeberangan Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN BAST P3D Pelabuhan Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Regulasi Tarif Angkutan Penyeberangan Regulasi -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Komponen penunjang Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Izin Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN SK penetapan trayek Rencana Induk Pelabuhan Sungai dan Danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data daerah lingkungan kepentingan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN tahapan pelaksanaan pembangunan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN prakiraan permintaan kebutuhan pelayanan penumpang dan kargo Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN kebutuhan fasilitas Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN tata letak fasilitas Dokumen ---00000-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data laporan Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota yang sudah ditetapkan Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan pemeliharaan dermaga sungai dan danau Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Peta lokasi dan titik koordinat geografi dermaga sungai dan danau Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Laporan -------012
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Umum Nasional Keselamatan (RUNK) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Hasil Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Laporan -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Koordinasi dalam memenuhi ketentuan wajib pembangunan bandara Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Tata Ruang Wialayah Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pengawasan kesesuaian pelaksanaan dokumen perencanaan Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pelayanan Jasa Kebandarudaraan Dokumen -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Laporan -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data Laporan hasil pengawasan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Kab/Kota Laporan -------0417
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pemeliharaan Fasilitas Unit -------0-
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Rencana Pengadaan Tanah Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Laporan ---001111
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Regulasi Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Dokumen -------00
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data penyelenggaraan pengujian berkalan kendaraan bermotor Dokumen ---19.49114.36916.16215.44512.91612.046
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Data kendaraan bermotor yang telah melaksanakan wajib uji Dokumen ---19.49114.36916.16215.44512.91612.046
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pengaman Perlintasan Sebidang atau Portal Pengaman Pengguna Jalan Unit ---------
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Alat Pendeteksi Kereta Api Unit ---------
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Panic Button/ Emergency Lamp Unit ---------
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN Pos Jaga Unit ---------
PUSAKA MAGELANG
Pusaka Magelang

Jika #SahabatPusaka memiliki pertanyaan seputar data, silakan disampaikan melalui chat Whatsapp ini, Admin siap membantu.